SRIKANDI News - Presiden mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.
Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1% menjadi 93,3%. Serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1% menjadi 67,9%.
Presiden Joko Widodo akan mengucurkan Rp832,3 triliun atau hampir sepertiga dari RAPBN 2019 sebesar Rp2439,7 triliun ke transfer daerah dan dana desa, walau kebijakan itu rawan korupsi.
Selain itu, menurut Presiden, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun.
"Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi," ungkap Presiden saat pidato nota keuangan 2019 di Gedung DPR MPR, Kamis (16/8).
Meski banyak kalangan memandang pemerataan dalam wujud dana desa adalah program yang bagus, kebijakan itu juga rawan korupsi. Hal itu terungkap setelah sejumlah kepala daerah ditangkap atas dugaan penyelewengan dana desa.
Pada 2017, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan bupati, kepala desa, dan kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa.
Di Pamekasan sendiri beberapa warga mengaku tidak merasakan manfaat dana desa. "Tidak ada manfaatnya", kata Maulana kepada Mustofa, wartawan di Pamekasan.
Ade Irawan, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan keterlibatan warga desa penting dalam pengawasan dana yang dibagikan ke 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa.(BBC Indonesia),
Tidak ada komentar:
Posting Komentar