SRIKANDI News - Syafruddin dilantik sebagai MenPAN-RB yang baru, Rabu (15/08), menggantikan Asman Abnur, politikus Partai Amanat Nasional, yang mundur setelah partai itu tidak lagi bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Penunjukan Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), menurut seorang pengamat birokrasi, bukanlah keputusan yang ideal.
Walaupun yang bersangkutan dianggap berhasil dalam sepak terjangnya di dunia kepolisian, keahlian itu tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan birokrasi di Indonesia.
Syafruddin, yang lahir di Makasar, Sulawesi Selatan 57 tahun silam, dikenal memiliki kedekatan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Selain pernah menjadi ajudannya (2004), Syafruddin kini menjadi wakil Jusuf Kalla dalam memimpin Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Sejumlah laporan menyebutkan, setelah menjadi ajudan wapres, kariernya kian lancar.
Dia pernah menjabat Wakil Kepala Polda Sumatera Utara (2009) dan kemudian Kepala Polda Kalimantan Selatan (2010).
Syafruddin kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Polri (2016) menggantikan pendahulunya, Budi Gunawan, yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menganggap, kedekatan Syafruddin dengan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ikut menjadi penilaian dirinya ditunjuk sebagai menteri.
"Artinya, saya memahami secara politik dan kedekatan emosional beliau dengan Pak Jusuf Kalla, memang ada," kata Aditya. Dia kemudian menggambarkan perjalanan karier Syafruddin dan persentuhannya dengan Wapres Kalla.
Ditanya kenapa Jokowi tidak memilih sosok dari parpol pendukungnya, Aidtya menduga karena presiden meminta partai-partai pengusungnya lebih fokus kepada persiapan pilpres dan pileg tahun depan.
"Sehingga diambil sosok Syafruddin dari luar parpol. Tentu saja jejak rekamnya yang cukup baik (di kepolisian) menjadi pertimbangan dia ditunjuk menjadi menteri," kata Aditya.
"Lagipula Kabinet Jokowi tinggal menyisakan beberapa bulan lagi," tambahnya.
"Pak Syafruddin memiliki kemampuan di bidang kepolisian, tapi sebagai wakapolri, dalam titik tertentu tidak kongruen dengan tugas-tugas di MenPAN-RB," kata Mas'ud Said, Rabu (15/08) malam.
Menurutnya, tugas-tugas sebagai pimpinan kepolisian itu sifatnya semikomando yang rigid.
"Tetapi birokrasi tidak begitu, karena ada rasionalitas birokratis. Ini yang saya sebut tidak kongruen," tegas Mas'ud Said.
Idealnya, sambung Mas'ud, Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengetahuan sangat tinggi, pengalaman, pendalaman falsafah birokrasi, serta pendalaman tentang reformasi birokrasi.
Mas'ud kemudian menganalisis sosok Syafruddin dipilih Presiden karena "ada kebutuhan khusus" sehingga "ada sedikit di bawah pertimbangan politik dan pertimbangan lainnya".
Dia mengharapkan, setelah pemilu 2019, akan ditunjuk MenPAN-RB baru yang memang memiliki keahlian serta pengalaman di bidang pengembangan reformasi birokrasi.
"Ini prasyarat utama dari Indonesia yang lebih baik."
"Di manapun negara, sistem negara apa pun, level kemakmuran apa pun, kalau birokrasinya buruk, maka akan mendistorsi capaian pembangunan," kata penulis buku Birokrasi di negara Birokratis ini.
"Karena dia (birokrasi) adalah mesin dari pembangunan itu sendiri," tandasnya.
"Nah kalau ada orang ditunjuk karena kemampuan, itu sangat ideal."
Sumber berita BBC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar