Kasus Novel Baswedan, Murni persoalan hukum atau Kepentingan Politik ?

Srikandi News  -- Sudah satu tahun lebih Presiden belum memutuskan untuk membentuk TGPF sampai polisi angkat tangan. Apakah kasus Novel murni tindak pidana atau ada unsur politis??  

Namun politikus PDIP Eva Sundari berpendapat pembentukan TGPF bersifat politis dan KPK sebaiknya menuntut penegakan hukum lewat jalur legislatif.

"Sebenarnya upaya TGPF kan upaya politis, bukan upaya penegakan hukum karena dilakukan oleh kelompok-kelompok yang nonpenyidik. Apakah sudah saatnya ini dianggap sebagai politis yang artinya polisi tak mampu? Ini kan juga repot," ujar Eva Sundari.

Eva yang pernah duduk di Komisi III DPR, mengusulkan agar KPK justru memaksimalkan jalur Komisi III, dan mengambil contoh gelar perkara polisi di DPR yang mengundang KPK sehingga berhasil menetapkan keputusan bersama.

"Karena upaya-upaya di luar penegakan hukum masih belum maksimal masih banyak yang bisa dilakukan daripada TGPF yang nantinya presiden keseret-seret lagi urusan kayak gitu," kata Eva.

Saat ini sudah ada Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan yang dibentuk karena berlarut-larutnya penyelesaian kasus tersebut.

Namun tim yang terdiri dari Komnas HAM dan beberapa pakar ini juga masih bekerja.

"Kami belum selesai dengan pemantauan. Saat ini masih dalam proses tahap-tahap terakhir. Jadi temuan masih belum bisa disimpulkan saat ini," ungkap Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel, Sandrayati Moniaga.

Tapi Novel Baswedan sendiri, sepertinya meragukan kasusnya dapat terungkap.

"Dari awal belum ada progress kan. Dari awal Bang Novel sampaikan kan perkara ini tidak akan diungkap," pungkas istri Novel Baswedan, Rina Emilda.

Wadah Pegawai KPK yang bersilahturahmi ke rumah Novel Baswedan pun tergerak untuk mendesak kembali dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kepada Presiden Joko Widodo.

Permintaan pembentukan TGPF sudah mulai muncul sejak pertengahan tahun lalu, tak lama setelah penyiraman air keras ke Novel Baswedan terjadi.

Lantas apa yang membuat tekanan baru ini berbeda?

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap memaparkan bahwa itu untuk "memastikan ada kepastian hukum di negeri ini."

"Juga untuk meyakinkan penegak hukum yang lain yang sedang menjalankan tugasnya bahwa mereka itu dilindungi oleh negara," papar Yudi Purnomo.

Selain akan mengirimkan surat kepada presiden, Yudi juga akan mengirimkan permohonan kepada para "tokoh agama, tokoh nasionalis, negarawan dan akademisi."

Alasannya, untuk meminta sokongan mereka agar mendukung dibentuknya TGPF serta meminta mereka untuk tergabung dalam TGPF jika nanti TGPF sudah dibentuk oleh presiden.