Srikandi News -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa TNI-Polri sedianya tidak berpolitik. Hal ini ditegaskannya ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap hari Selasa (5/6).
“Tidak ada yang namanya TNI-Polri itu politik. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri semuanya selalu saya tekankan. Politik TNI dan Polri adalah politik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah," ujar presiden.
Lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk Komisaris Jenderal M. Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Jokowi telah menjilat ludah sendiri, bahwa Polisi telah ambil bagian dari kebijaksanaan politik
Tjahjo menambahkan, penunjukan pejabat sementara dari polisi maupun TNI sudah pernah dilakukan sebelumnya, yakni ketika digelar pemilihan kepala daerah 2017.
"Tahun lalu, saya minta polisi juga, dikasih Pak Carlo Tewu (di Sulawesi Barat). Tidak ada masalah. Dari TNI (Dirjen Polpum, Soedarmo), Pak Darmo di Aceh," ucap Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/01).
Penentuan nama jenderal polisi itu, kata Tjahjo, merupakan hasil konsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Begitu juga prosedur yang berlaku saat meminta polisi menjadi pejabat Gubernur Sulbar tahun 2017.
"Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat Mayjen atau eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan," ujar Tjahjo.
Soal alasan keamanan untuk menunjuk jenderal polisi, Irmanputra juga mempertanyakannya. Pasalnya pejabat gubernur bukanlah penanggung jawab keamanan.
"Apakah kepala Polda di sana tidak bekerja? Institusi Polda sudah ada (untuk menjaga keamanan)," kata Irmanputra yang juga advokat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar