Srikandi News - Masa kerja Jokowi menjadi presiden tingga, satu tahun. Dalam kurun satu tahun ini bisaka Presiden Jokowi menyelesaikan Infrastrukturnya ??
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dievaluasi. Progres proyek yang nilainya mencapai Rp 4.197 triliun itu jauh dari harapan, yaitu baru 26 PSN selesai dibangun dan dioperasikan hingga akhir 2017 dari total berjumlah 245 proyek plus dua proyek unggulan, yakni ketenagalistrikan dan proyek pembuatan pesawat, memaksa pemerintah berhitung ulang. Kenapa?
Setelah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memutuskan PSN yang pembangunannya belum bisa dimulai hingga kuartal III-2019 akan dipangkas.
Sejumlah proyek yang didrop akan dimajukan ke pemerintah periode selanjutnya. Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek PSN yang digarap bersama pihak swasta. Hal itu lantaran pemerintah tidak mungkin menghentikan proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya proyek pembangkit listrik yang masuk dalam target 35.000 megawatt.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyatakan untuk 2018 akan ada 34 hingga 50 PSN yang selesai dan beroperasi atau secara kumulatif akan ada 60-75 proyek strategis nasional selesai dan beroperasi.
Ia menambahkan, dari total 26 PSN yang sudah selesai sebanyak 20 di antaranya sudah diselesaikan pada 2016. ”Enam proyek lainnya diselesaikan pada 2017," kata dia di Jakarta. Wahyu merinci enam proyek yang telah selesai pada 2017 adalah Jalan Akses Tanjung Priok, PLBN Nanga Badau Kapuas Hulu, PLBN Aruk Sambas, PLBN Wini Timor Tengah Utara, Jalan Tol Soreang-Pasirkoha, dan Jalan tol Surabaya Mojokerto. Adapun nilai enam proyek tersebut mencapai Rp13,1 triliun.
Adapun total jumlah proyek PSN yang telah dibangun dan bisa dioperasikan hingga 19 Desember 2017 mencapai 26 proyek yang terdiri dari pengembangan enam bandara, tiga jalan tol, satu jalan nasional, tujuh PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di Indonesia timur dan enam bendungan dengan total nilai proyek Rp 46,5 triliun.
Evaluasi proyek PSN itu dapat komentar dari kalangan DPR RI. Para anggota dewan itu merasa pesimis 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas oleh Presiden Jokowi bisa selesai pada masa baktinya di tahun 2019. Pasalnya, hingga saat ini progres tersebut baru terserap sekitar sembilan persen.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Muhammad Haekal. ”Ini sudah separuh jalan lebih, dan baru selesai 9 persen, itu pun infrastruktur. Bagaimana mau selesai dalam dua tahun terakhir? Saya duga PSN ini banyak pencitraan saja,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi Senin (19/3).
Politikus Partai Gerindra itu menduga lambatnya progres realisasi PSN karena rasio anggaran dan kondisi perekonomian yang kurang memadai untuk membiayai proyek-proyek tersebut.
”Mungkin urusan duit ya. Bisa jadi APBN pemasukannya kurang, BUMN udah di-’leverage’ terus sampai ditambah PMN (Penyertaan Modal Negara, Red) terus. Ya kebutuhan dananya besar, kondisi ekonomi lesu,” terangnya juga.
Dia pun menuturkan, jika semua anggaran yang dimiliki BUMN dipaksakan untuk menyukseskan proyek tersebut, tentunya ada implikasi serius.
”Ya resikonya jeblok BUMN kita demi mengejar ambisi pemerintah. Ya, karena APBN terbatas tadi, meskipun dioptimalkan kapasitas leverage BUMN, tapi itukan namanya utang, infrastruktur ‘pay back’nya lama, itu pun kalau sesuai proyeksi. Kalau tidak tercapai, bisa-bisa BUMN kelilit utang yang tidak sanggup dibayar," paparnya.
Untuk diketahui, kata dia juga, ada salah satu BUMN yang dianggap berpotensi bisa menggerus keuangan negara. ”Baru-baru ini Menteri Keuangan menyurati Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan) dan Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) tentang keuangan PLN yang semakin berbahaya buat keuangan negara karena terlalu banyak proyek padahal keuangan gak mendukung,” bebernya.
Jadi intinya, katanya juga, pemerintah terlalu ambisius. ”Niat hati ingin memeluk gunung, tapi tangan tak sampai. Harus ditinjau ulang jumlah PSN ini. Jangan sampai kita bangkrut gara-gara ambisi ini,” pungkas Haekal juga.
Sedangkan anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro juga angkat bicara terkait proyek PSN yang dievaluasi tersebut. Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur skala besar adalah ambisius pemerintah.
Oleh karenanya, Nizar mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan moratorium sementara terhadap proyek-proyek besar tersebut. Namun, juga harus mengevaluasi aturan yang menurutnya ikut menjadi pemicu terjadinya berbagai kecelakaan kerja. Yakni, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
”Payung hukum percepatan proyek strategis nasional adalah Inpres, karena banyaknya kegagalan kontruksi yang terjadi, saya minta Inpres itu dievaluasi juga," ujarnya Senin (19/3).
Inpres tersebut, sambung politisi Partai Gerindra itu, diterbitkan Presiden Jokowi dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum.
Perintah itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet para kepala lembaga pemerintah non kementerian hingga pemerintah daerah.
Melalui Inpres itu, lanjutnya, presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan PSN, atau memberikan dukungan dalam mempercepat implementasinya.
Evaluasi terhadap Inpres itu, kata Nizar, dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden terhadap berbagai kecelakaan kerja karena terjadinya kegagalan instruksi karena pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa.
”Harus dievaluasi juga Inpresnya, supaya tidak kontraprodutif. Kemarin bilang dihentikan sementara, di sisi lain masih ada Inpres isinya percepatan PSN,” imbuhnya juga.
Senada juga diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo. Dia menegaskan, proyek tersebut menunjukkan seakan-akan BUMN terus dikejar ambisi pemerintah.
Harry mengungkapkan, PSN yang digagas pemerintahan Jokowi bisa berefek negatif terhadap BUMN-BUMN jika perusahaan plat merah itu terus ditekan. "Iya benar sekali, bentar lagi Pertamina karena banyak piutang subsidi belum dibayar Kementerian Keuangan,” terangnya.
Adapun uang subsidi yang belum dibayar pemerintah kepada Pertamina mencapai angka yang fantastis. ”Kabarnya sampai Rp 40 triliun. Karena tagihan biaya BBM dari TNI dan subsidi, mengendap di Kemenkeu (Kementerian Keuangan, Red) belum bisa ditagih, mungkin juga karena memang pemasukan pendapatan negara seret,” jelasnya juga.
Kendati demikian, Harry menyarankan, pemerintah harus lebih jeli melihat proyek-proyek pembangunan dengan melihat sisi prioritas dan menguntungkan. Harry menyayangkan apabila semua proyek dikerjakan namun hasil yang dicapai tidak sesuai target.
”Efisiensi nasional (penghematan di segala bidang, Red), penajaman prioritas program pembangunan yang benar-bemar bisa meningkatkan ekonomi, produktifitas, daya saing nasional dan ekstensifikasi pajak,” tutupnya. (Indopos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar